JAKARTA - Sebagai salah satu asosiasi yang memang konsern dalam pengembangan dan perumahan,  Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung penuh upaya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam menggalakan ekonomi kerakyatan di bidang pembangunan perumahan.

Namun demikian, terkait dengan program rumah murah yang dicanangkan Kemenpera tersebut, menurut Ketua DPP Apersi Edy Ganefo, program tersebut harus tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh kalangan PNS golongan bawah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Sebenarnya ini kabar baik. Awalnya kan, PNS yang gajinya Rp2,5 -3,5 juta rupiah belum tentu dapat memiliki rumah tipe 36 dengan harga wajar. Kalau memang ada kebijakan bahwa pemerintah sudah siap untuk menyediakan lahan atau tanah untuk mendirikan bangunan dan menggratiskan seluruh biaya perijinan, tipe 36 dengan dengan harga jual Rp70 juta rupiah bisa dilakukan oleh pengembang. Tapi apa mungkin bisa mendapatkan lahan di wilayah Jabotabek?,” papar Edy sesuai keterangan resmi Kemenpera yang diterima okezone, Sabtu (25/2/2012).
 
Apersi juga mengingatkan pemerintah agar memikirkan perumahan untuk masyarakat yang penghasilannya di bawah MBR. “Status berpenghasilan rendah itu kan berarti masih punya penghasilan tetap. Lalu bagaimana dengan masyarakat miskin yang tidak punya penghasilan tetap, bahkan tidak punya penghasilan sama sekali. Ini yang terpenting,” ujarnya.

Edy menambahkan, dari data yang Apersi miliki, jumlah warga miskin kurang lebih mencapai 30 juta jiwa. Penduduk yang hampir miskin mencapai sekira 27 juta jiwa.

“Penghasilan warga miskin tersebut rata-rata dalam sehari cuma Rp7 ribu sampai Rp8 ribu. Jadi, ini ada golongan masyarakat yang benar-benar terbilang tidak mampu sama sekali untuk memiliki rumah,” terangnya.

Karena itu, Edy menegaskan, kalau memang pemerintah benar-benar pro rakyat, sudah seharusnya membangun perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk rakyat miskin.

“Apersi berharap, Kemenpera membangun rumah kepada siapa saja, perorangan, pengembang dan badan usaha pemerintah dengan tipe sesuai kemampuan masyarakat. Jika ini sudah terbukti, kita akan bela habis-habisan,” tandasnya.
(rhs)